Demam K-POP di Kalangan Remaja kota Surakarta dalam Kaitannya dengan Perubahan Gaya Hidup dan Perilaku (Aspek Kajian Sosiologis)

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Latar Belakang Masalah
Saat ini remaja di Indonesia sedang terserang wabah demam K-POP. Mulai dari musik, film, acara serial TV (drama Korea), fashion, hingga makanan atau kerajinan. Merasuknya K-POP telah terjadi sejak dua hingga tahun yang lalu. Bermula dari ditayangkannya serial “Boys Before Flowers” d sebuah stasiun TV swasta pada tahun 2009 silam, drama yang dibintangi aktor tampan ternama bernama Lee Min Ho ini menjadi gerbang bagi masuknya berbagai macam budaya khas Negeri Gingseng. Para penikmat drama tersebut mulai tertarik untuk lebih jauh lagi mempelajari seluk beluk tentang Korea. Tidak hanya drama Korea yang menarik perhatian remaja Indonesia, tetapi juga kehadiran boyband dan girlband Korea yang mengusung konsep idol dengan wajah tampan dan cantik dimana mereka bernyanyi sambil menari telah menghipnotis remaja khususnya remaja putri. K-POP pun berkembang layaknya jamur di musim hujan. Mereka yang pada awalnya menyukai jenis musik pop dari band-band lokal Indonesia ataupun penikmat musik dari Barat (Hollywood), mulai berpindah haluan ke musik K-POP.
Konsep boyband dan girlband Korea yang lain dari musisi pada umumnya, telah memberikan warna tersendiri bagi para penggemarnya.

Mereka yang menyukai boyband atau girlband tertentu, mulai mengumpulkan berbagai pernak-pernik yang berkaitan dengan artis idolanya. Mereka bahkan tak segan mengeluarkan uang hingga ratusan ribu hingga jutaan rupiah demi membeli merchandise resmi berupa album official, poster, lightstick, dan lain sebagainya. Kpoper (sebutan bagi penggemar musik K-POP) yang fanatik mulai menirukan gaya berpakaian, gaya bicara, dan serentetan hal kecil lainnya yang dilakukan idola mereka. Mereka tidak malu melakukan hal itu meskipun pada akhirnya tidak cocok dengan diri mereka sendiri karena pada dasarnya ada beberapa unsur dari budaya K-POP yang tidak sesuai dengan budaya timur di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis ingin meneliti sejauh mana budaya K-POP telah merasuk ke Indonesia khususnya di kota Surakarta, dan apakah maraknya budaya K-POP ini telah merubah gaya hidup serta perilaku para penggemarnya yang mayoritas remaja.
Rumusan Masalah
1. Sejauh mana budaya K-POP telah merasuk di kalangan remaja Kota Surakarta?
2. Apakah budaya K-POP telah merubah gaya hidup serta perilaku remaja di Kota Surakarta?
3. Perubahan apa saja yang dialami remaja semenjak mengenal K-POP?
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui sejauh mana budaya K-POP telah merasuk di kalangan remaja Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui apakah budaya K-POP telah merubah gaya hidup serta perilaku remaja di Kota Surakarta
3. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang dialami remaja semenjak mengenal K-POP

Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang peneliti jadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang peneliti teliti dengan menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian (Y.Slamet, 2006 : 7).
b. Teknik Pengambilan Sample
Teknik pengambilan sampel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan samplenya. Teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Alasan memilih teknik tersebut adalah agar bisa mendapatkan informasi secara jelas tentang berbagai aspek yang akan diteliti sehingga tujuan-tujuan dari penelitian dapat tercapai. Kriteria sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah remaja SMP maupun SMA yang menyukai musik KPOP.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan penulis digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara
 Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal (Y.Slamet, 2006 : 85). Pelaksanaannya dengan melakukan pengamatan langsung terhadap narasumber secara cermat dan sistematis guna mengumpulkan data-data dan diperoleh informasi yang dibutuhkan.
 Wawancara
Merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti (Y.Slamet, 2006 : 101). Selain menggunakan alat tulis untuk mencatat jawaban informan, penulis juga menggunakan daftar pertanyaan (interview guide) sebagai pedoman wawancara guna menghindari bias pertanyaan dan agar data yang dikumpulkan tidak meluas dan ngawur. Pelaksanaannya dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan remaja yang terkait dengan penulisan penelitian ini.
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Studi Pustaka (Library Research), suatu penelitian yang bersifat teoritis yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai buku penelitian dan literatur-litaratur lainnya seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
d. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat atau pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
1. Pengumpulan data
Proses pengumpulan data melalui berbagai cara seperti obervasi, wawancara dengan remaja Kpoper dan studi pustaka.
2. Kegiatan reduksi data (data reduction)
Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai laporan hasil. Penulis memilah-milah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitan dan membuat kerangka penyajiannya.
3. Penyajian data (data display)
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjunya adalah mendisplay data. Di dalam kegiatan ini, penulis menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik kemudian dipisahkan, kemduian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat dan diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam penggunaan data agar tidak terjadi kekeliruan.
4. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dalam analisis data. Sebagai proses analisis akhir kesimpulan biasanya disertai saran, bagian-bagian tertentu yang masih memliki relevansi dengan penelitian, tetai dengan berbagai alasann belum bisa dilakukan sehingga perlu dilanjutkan dalam penelitian berikutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenaran kekokohannya, dan kecocokannya.

Pembahasan
K-POP adalah kependekan dari Korean Pop (Musik Pop Korea) yang merupakan jenis musik yang populer yang berasal dari Korea Selatan. Musik Korea bangkit karena adanya pengaruh dari kebangkitan musik Jepang (J-POP). Jika dalam beberapa waktu lalu musik Jepang bangkit dengan grup musiknya masing-masing, Korea bangkit dengan kekuatan grup vokal, baik boyband maupun girlband. Musik Korea memiliki mempunyai dua unsur utama yaitu fashion dan musik itu sendiri. Biasanya musik Korea mengusung musik dance, beraliran hiphop, serta unsur koreografi dan kostum yang menarik. Di sini keunggulan dalam ketampanan dan kecantikan juga ditonjolkan, selain kualitas pencipta musik oleh mereka sendiri.
K-POP masuk ke Indonesia dan berkembang pesat pada sekitar tahun 2010. Sejak saat itulah remaja-remaja di Indonesia mulai menggandrungi musik Korea. Pada umumnya remaja-remaja tersebut menyukai K-POP karena musiknya yang unik, gerakan koreografi yang energik, dan fashion para idol K-POP yang sangat menarik. Jika berbicara mengenai K-POP, semua orang pasti mengenal sebuah boyband yang sangat terkenal yaitu Super Junior. Super Junior inilah yang pertama kali ‘dikenali’ sebagai pioneer musik K-POP di dunia internasional, lewat lagu hitsnya yang berjudul Sorry Sorry. Karena gerakan dance dari lagu tersebut sangat unik dan mudah untuk diikuti, menghantarkan Super Junior sebagai duta yang mengenalkan budaya K-POP ke seluruh dunia, yang bahkan diakui oleh negara asal mereka sendiri yaitu Korea Selatan. Demam K-POP melanda dunia tak luput juga Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, didapatkan suatu konfirmasi bahwa daya tarik utama dari K-POP adalah musik K-POP itu sendiri beserta gerakan dancenya. Oleh sebab itu, sekarang dapat kita jumpai banyak sekali remaja-remaja yang mencoba untuk mengikuti gerakan dance boyband atau girlband Korea, hal itu biasa disebut dengan cover dance. Jika sebuah boyband atau girlband merilis album baru beserta music video maka dalam hitungan minggu atau bahkan hari akan muncul pula video-video cover dance dari para fans boyband dan girlband tersebut. Memang kecintaan pada sesuatu hal akan cenderung membuat seseorang meniru apa yang dicintainya tersebut, bahkan rela mempelajari hal baru demi lebih mendalaminya.
Contoh nyata dari hal tersebut adalah Debby, remaja berusia 17 tahun yang bergabung dalam komunitas dance modern K-POP karena kecintaannya akan musik K-POP.
“Aku ikut komunitas dance modern K-POP, di sana aku belajar dance, dimana aku mendapatkan manfaat antara lain aku bisa mendapatkan inspirasi, ilmu tentang dance yang lebih baik dan dapat mengikuti dance masa kini.”
Rosy yang mengaku menyukai Super Junior dan 2NE1 mengatakan hal yang senada tentang musik K-POP yang unik:
“Beatnya lebih dapet dan sangat membantu untuk latihan dance dan menghilangkan stress.”
Tidak hanya menirukan apa yang idola lakukan, berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada sebuah kelompok penggemar boyband K-POP (fandom) kecintaan mereka pada idola mereka bahkan terkadang sampai pada suatu tahap yang mungkin bagi orang awam dianggap ‘terlalu berlebihan’. Hal ini dikarenakan para Kpoper tersebut suka berimajinasi tentang idolanya dan menuliskannya dalam bentuk fanfiction, yaitu suatu karya fiksi serupa cerpen yang menggunakan idola K-POP sebagai tokohnya. Sebenarnya fanfiction ini sama seperti karya fiksi lainnya seperti cerpen, flashfiction, dan novel; hanya yang membedakannya ialah pada tokohnya dan setting tempat yang mayoritas memakai latar Korea Selatan dan tak jarang pula terselip kata-kata dengan bahasa Korea. Tidak hanya mereka yang suka ngedance yang membuat komunitas cover dance, para penulis fanfiction pun memiliki perkumpulannya sendiri untuk saling bertukar karya yang biasanya karya mereka tersebut ditampung dalam sebuah blog khusus. Salah seorang narasumber yang bernama Naomi adalah salah satu contoh Kpoper yang tergabung dalam komunitas penulis fanfiction tersebut, selain juga ia tergabung dalam grup cover dance K-POP.
“Aku ikut komunitas dance cover K-POP dan komunitas penulis fanfiction K-POP. Di masing-masing komunitas aku belajar dance dan menulis fiksi tentang idola K-POP. Manfaatnya jadi punya temen baru yang punya kegemaran yang sama, tambah pengetahuan tentang menulis dan fashion juga serba-serbi tentang Korea Selatan.”
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui beberapa manfaat positif musik K-POP. Seorang Kpoper yang tergabung dalam komunitas cover dance misalnya, selain ia bisa bertemu dengan sesama penyuka dance K-POP ia juga bisa belajar teknik-teknik dance baru yang belum diketahuinya. Begitu halnya dengan komunitas penulis fanfiction, mereka yang tergabung dalam komunitas ini memiliki wadah untuk menuangkan imajinasi dan daya kreasi dalam bidang tulis menulis dan bahkan tak sedikit dari mereka yang berhasil menerbitkan novel hasil tulisannya sendiri, yang tentunya bertemakan Korea.
Namun, segala sesuatunya pasti memiliki sisi positif dan juga negatif. Kegemaran akan musik K-POP pun membawa dampak negatif bagi penggemarnya. Penggemar K-POP yang tergabung dalam suatu fandom akan memiliki perasaan in-group yang tinggi terhadap sesama anggota fandom tersebut. Bila terjadi suatu ‘serangan’ dari fandom lain, mereka tak segan-segan menyerang kubu lawan lewat cacian serta makian, bahkan dalam tahap yang ekstrem bisa terjadi penyerangan fisik. Namun, pada umumnya perkelahian antar kelompok penggemar K-POP ini terjadi dunia maya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat W.G. Sumner bahwa perasaan in-group didasari oleh suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:109).
Pada umumnya, penggemar K-POP akan menunjukkan suatu perubahan yang mendasar pada perilaku serta gaya hidupnya dibanding saat sebelum dia mengenal K-POP. Penulis yang melakukan observasi partisipasi langsung dengan sebuah fandom besar yakni ELF (penggemar Super Junior), menemukan fakta bahwa Kpoper yang mayoritas berasal dari golongan menengah ke bawah akan menabung uang sakunya demi membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya, seperti album resmi, photobook, bahkan tiket konser yang harganya jutaan. Mereka mengaku melakukan itu demi rasa cintanya terhadap idolanya. Selain itu kebanyakan Kpoper (meski tidak terlalu fasih) menguasai bahasa Korea, bahkan bisa menulis dan membaca aksara Korea (hangeul), yang mereka pelajari secara otodidak.
Sebegitu besarnya pengaruh K-POP hingga terkadang membuat penggemarnya kehilangan jati dirinya. K-POP sendiri di negeri asalnya merupakan suatu produk industri entertainment yang (sepertinya) menjadi penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian negara. Negara Korea Selatan memang terkenal dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Dan hal itu tercermin pula dalam dunia entertainment mereka. Mungkin bagi orang awam artis K-POP sama seperti selebriti di Indonesia, namun sebenarnya mereka tidak lebih dari sekedar alat para kapitalis untuk memproduksi suatu produk budaya yang mereka sebut budaya K-POP. Artis K-POP layaknya ‘budak’ yang harus bekerja keras yang tak jarang hal itu harus mengorbankan seluruh waktunya, keringat di tubuhnya, bahkan mereka mengorbankan setiap luka yang didapatnya dari setiap latihan. Tak heran jika kita sering menemui kasus artis K-POP yang bunuh diri, hal itu terjadi karena memang dunia hiburan di Korea itu keras.
Sedangkan untuk penggemar K-POP yang tidak bijak mereka telah menjadi korban kapitalis, dimana mereka telah terjebak dalam keinginan semu, membeli segala hal tentang artis idolanya yang sebenarnya barang-barang tersebut tidak terlalu mereka butuhkan. Hal ini sesuai dengan konsep Mazhab Frankfurt mengenai industri budaya, yaitu suatu kondisi dimana budaya membentuk selera dan kecenderungan massa, sehingga mencetak kesadaran mereka dengan cara menanamkan keinginan mereka atas kebutuhan-kebutuhan palsu (Dominic Strinati, 2003:69).
Demikian halnya dengan budaya K-POP yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, industri kapitalis Korea menciptakan suatu kondisi dimana para penggemar harus membeli setiap produk yang dihasilkan oleh idola mereka. Dan sayangnya, para penggemar ini rela-rela saja menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukannya. Sama seperti yang penulis dapatkan saat mengobservasi kelompok penggemar K-POP, dalam hal menonton konser K-POP contohnya, para fans setia boyband atau girlband rela menabung berbulan-bulan hanya demi menonton konser yang hanya berlangsung dua hingga tiga jam. Bahkan ada juga fans yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi admin fansite atau stalker, dimana kegiatannya hanyalah mengikuti kemanapun sang idola pergi. Tentu hal ini menjadi keprihatinan tersendiri mengingat mayoritas Kpoper masih berada di usia remaja.
Penulis menemukan fakta menarik mengenai pergaulan remaja Kpoper ini. Mayoritas mereka lebih sering berkomunikasi dengan sesama Kpoper melalui media sosial, hal tersebut berdampak positif karena mereka bisa terhindar dari pergaulan bebas dan tawuran pelajar. Selain itu, mereka juga bisa belajar bahasa asing jika memiliki teman yang dari luar negeri. Namun, di sisi lain hal tersebut juga menyebabkan mereka menjadi lebih individualis dan cenderung tertutup atau bahkan apatis akan keadaan sekitarnya.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa demam K-POP di kota Surakarta telah merambah hingga ke berbagai sektor, mulai dari musik, fashion, hingga ke tingkah laku remajanya. Budaya K-POP secara tidak langsung telah merubah perilaku dan gaya hidup remaja, di sisi positif mereka bisa mengembangkan diri melalui komunitas-komunitas penggemar K-POP namun dampak negatifnya mereka jadi individualis dan cenderung konsumtif, meski dalam tahap yang bisa dikendalikan.

Daftar Pustaka
Slamet, Yulius. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Strinati, Dominic. 2003. Popular Culture, Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Yogyakarta: Bentang Budaya

Anthony Giddens

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Teori strukturasi
Teori strukturasi muncul berdasarkan pandangan Giddens tentang perkara sentral dalam ilmu sosial yaitu keterulangan tindakan sosial yang menunjukkan bahwa ada pola tetap yang berlaku, bukan sekali saja, melainkan berulang kali dalam lintas ruang dan waktu. Maka dari itu Giddens menekankan bahwa perkara sentral ilmu sosial adalah hubungan antara sruktur dan pelaku. Menurut Giddens, struktur bukanlah benda melainkan skemata yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial.
Karena teori strukturasi merupakan sintesis dari beberapa teoritisi besar (seperti Emile Durkhiem, Max Weber, dan Karl Marx), maka teori ini dianggap merupakan penyempurnaan dari berbagai teori seperti fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, hermeneutik, dan strukturalis. Teori strukturasi oleh Giddens diikatkan suatu label untuk meletakkan kepeduliannya dalam upaya mengembangkan suatu kerangka pemikiran ontologis bagi kepentingan pengkajian terhadap aktivitas sosial manusia. Giddens juga mengkaji hakikat tindakan manusia, institusi sosial, dan hubungan antara tindakan dan institusi.
Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori strukturasi bukanlah hermeneutika, bukan pula sosiologi interpretatif, meskipun teori strukturasi sangat sadar pentingnya tata bahasa. Teori strukturasi bukanlah sosiologi struktural, meskipun strukturasi mengakui bahwa masyarakat bukanlah hasil ciptaan subjek-subjek individual. Wilayah dasar strukturasi bukanlah aktor individual, bukan pula totalitas masyarakat, melainkan praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu.
Dalam teori strukturasi, struktur diartikan sebagai peraturan dan sumber daya. Struktur dipandang sebagai penstrukturan sifat-sifat yang memungkinkan pengikatan ruang-waktu dalam sistem sosial, sifat yang memungkinkan praktik sosial sejenis ada pada berbagai ruang dan waktu, dan yang memberikan bentuk sistematik.
Dalam teori strukturasi, Giddens pada dasarnya menolak dualisme subjek dan objek, agensi dan struktur, serta struktur dan proses, yang selama ini telah dipandang sebagai dualisme tersebut, oleh Giddens dikoreksi, yaitu dengan memunculkan istilah dualitas. Dualitas struktur pada dasarnya memandang struktur dan individu-aktor berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil dari struktur, tetapi juga aktor menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru.
Struktur itu sendiri, oleh Giddens dipandang sebagai aturan-aturan dan sumber-sumber. Aturan-aturan dimaksud bisa bersifat konstitutif dan regulatif, guna memberikan kerangka pemaknaan dan norma. Adapun sumber menunjuk pada distribusi sumber alokatif (ekonomi) dan sumber otoritatif (politik), yang terkait secara langsung dengan soal power. Struktur dalam pandangan Giddens merupakan sesuatu yang tak kasat mata, dalam artian struktur itu hanya bisa dilihat atau tampak dalam praktik-praktik sosial.
Struktur memiliki peranan layaknya pisau bermata dua bagi aktor. Di satu sisi struktur memberikan kendala namun di satu sisi lainnya ia memberikan peluang bagi aktor untuk bertindak atas kehendak sendiri. Secara operasional, struktur yang melahirkan aturan dan sumber daya dapatlah dijabarkan ke dalam tiga bentuk kendala. Pertama, semua tipe peraturan yang digunakan sebagai alat menginterpretasi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh aktor, dan benda-benda yang dihasilkannya. Peraturan yang bersifat semantik ini berfungsi sebagai komunikasi makna. Bentuk yang pertama ini merupakan unsur-unsur struktural, seperti tata simbol dan dimensi-dimensi politik, ekonomi, dan hukum. Hal ini merupakan kendala objektif bagi individu-aktor.
Kedua, semua tipe peraturan yang digunakan oleh aktor sebagai norma untuk mengevaluasi tingkah laku. Peraturan yang bersifat moral ini berfungsi sebagai evaluasi dan penilaian tingkah laku. Kendala ini dapat disebut sebagai sanksi-sanksi negatif terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan struktur.
Ketiga, semua fasilitas dan sumber daya materiil dan nonmateriil yang mungkin digunakan oleh aktor dalam suatu interaksi, muali dari penguasaan keterampilan berbicara sampai pada penerapan sarana-sarana kekerasan. Sumber daya ini akan memberikan kemampuan melakukan transformasi (kekerasan). Namun, tidak setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan tersebut. Perbedaan akses terhadap kekuasaan inilah yang membatasi kemampuan aktor memobilisasi sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang berarti.
Secara singkat dualitas struktur dapat dirumuskan sebagai struktur yang melahirkan kendala dan peluang, berinteraksi dengan individu yang bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi. Individu bertindak berdasarkan pengetahuan dan motivasi tertentu, sehingga dapat menggunakan menggunakan peluang dan kemudahan yang tersedia, tetapi terkendala oleh struktur yang objektif pada satu pihak dan oleh ketidaksadarannya pada pihak lain.
Dalam kaitannya dengan dualitas struktur tersebut, maka dapat diaplikasikan ke dalam konsep kekuasaan dimana dualitas struktur ini dapat berfungsi sebagai alat analisis kehidupan sosial yang penting terutama mengenai hubungan antara tindakan manusia dengan struktur. Konsep Giddens mengenai kekuasaan lebih berfokus pada bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi secara terus-menerus dan rutin membangun, memelihara, mengubah, dan mentransformasi hubungan-hubungan kekuasaan tersebut baik pada level mikro maupun makro, mencakup dominasi dan subordinasi yang dibangun secara terus-menerus dalam proses interaksi oleh faktor-faktor untuk memelihara hubungan kekuasaan tadi.
Sementara itu, teori strukturasi Giddens mendapatkan tempat utama dalam teori agensi. Teori strukturasi adalah teori agensi terbaik dan menjadi contoh terbaik dari pendekatan yang dapat menjadi fokus yang sah dari kritisisme pendekatan tersebut. Model susunan pelaku tindakan (agensi) ala Giddens berdasar pada gagasan Freud mengenai tiga dimensi internal manusia (ego dan superego). Berdasarkan pada tiga dimensi internal manusia tersebut, Giddens mengolahnya menjadi tiga unsur dalam diri manusia, yaitu motivasi tak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis.
Modernitas
Anthony Giddens mengibaratkan kehidupan modern saat ini layaknya “Juggernaut” atau panser raksasa yang tengah melaju hingga taraf tertentu bisa dikemudikan tapi juga memiliki risiko ia akan kehilangan kendali sehingga menyebabkan dirinya hancur lebur. Kehidupan modern adalah “dunia yang tak terkendali” seperti lokomotif yang melaju kencang dimana kekuasaannya melebihi “masinis” yang mengemudikannya.
Giddens mendefinisikan modernitas dilihat dari sudut empat institusi mendasar. Pertama adalah kapitalisme yang ditandai oleh produksi komoditi, pemilikan modal secara pribadi, tenaga kerja tanpa properti, dan sistem kelas yang berasal dari ciri-ciri tersebut. Kedua adalah industrialisme yang melibatkan penggunaan sumber daya alam dan mesin untuk memproduksi barang. Industrialisme tidak terbatas pada tempat bekerja saja dan industrialisme juga mempengaruhi sederetan lingkungan lain seperti transportasi, komunikasi, dan rumah tangga. Ketiga, kemampuan mengawasi yang berarti pengawasan atas warga negara individual dalam bidang politik. Terakhir adalah pengendalian atas alat-alat kekerasan termasuk industrialisasi alat perang.
Sementara itu, modernitas memperoleh dinamismenya melalui tiga aspek penting teori strukturasi Giddens, yaitu yang pertama pemisahan ruang dan waktu. Dengan modernisasi, aspek ruang dan waktu semakin memudar dan tak ada artinya lagi. Jika dalam masyarakat pra modern ruang diartikan sebagai kehadiran secara fisik maka dalam masyarakat modern batas antar wilayah sudah tidak diperhatikan lagi karena globalisasi. Begitu juga dengan waktu, di era modern komunikasi lintas negara bisa berlangsung cepat dengan adanya teknologi internet. Pemisahan ruang dan waktu ini sangat penting bagi modernitas karena hal itu memungkinkan tumbuhnya organisasi rasional seperti birokrasi dan negara bangsa (nation state), selain itu juga merupakan syarat bagi sumber dinamisme dalam modernitas menurut Giddens, yaitu keterlepasan. Keterlepasan ini menyebabkan hubungan sosial meningkat dari yang awalnya bersifat lokal menjadi global melintasi ruang dan waktu. Dua tipe mekanisme keterlepasan yang penting perannya dalam masyarakat modern adalah tanda simbolik (uang) dan sistem keahlian (profesional). Sedangkan ciri dinamis ketiga modernitas adalah refleksivitasnya, apa saja terbuka untuk direfleksikan dalam kehidupan modern termasuk refleksi itu sendiri. Apa saja terbuka untuk dipertanyakan, membuat kita diresapi perasaan ketidakpastian.
Giddens mendefinisikan dunia modern sebagai dunia refleksi dimana refleksivitas ini meluas hingga ke inti diri. Artinya diri menjadi sesuatu yang direfleksikan, diubah dan dibentuk. Dalam kehidupan modern, bahkan tubuh tertarik ke dalam organisasi refleksif kehidupan sosial. Kita tak hanya bertanggungjawab merencanakan diri kita sendiri tetapi juga tubuh kita. Di kehidupan modern ini, muncul berbagai produk yang mendukung proses refleksi diri ini, misal susu suplemen untuk membentuk tubuh yang ideal, produk-produk kecantikan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut mengakibatkan obsesi terhadap tubuh dan kedirian kita dalam dunia modern.
Namun demikian, menurut Giddens, meskipun modernitas memberikan dampak positif maupun negatif, ia juga menjadi landasan munculnya ancaman tentang ketidakberartian pribadi. Maksudnya, segala sesuatu yang berarti telah diasingkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi secara dialektika, semakin tinggi refleksitas kedirian, semakin meningkat kemungkinan untuk kembali ke sesuatu ditindas sebelumnya.
Globalisasi
Pandangan Giddens tentang globalisasi jelas terkait erat dan tumpang tindih dengan pemikirannya tentang juggernaut modernitas. Globalisasi mengandung dampak besar terhadap isu-isu yang merupakan perhatian utama Giddens. Ia juga melihat kaitan erat antara globalisasi dan risiko, khususnya munculnya apa yang ia katakan sebagai manufactured risk. Giddens mengakui bahwa globalisasi adalah proses dua arah, dengan Amerika dan Barat sebagai kawasan yang paling banyak terkena pengaruhnya. Lebih jauh ia mengatakan, globalisasi menjadi semakin decentred dengan bangsa-bangsa di luar Barat memainkan peran yang semakin besar di dalamnya. Dia juga mengakui bahwa globalisasi melemahkan kultur lokal sekaligus membangkitkannya kembali.

Daftar Pustaka
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana
____________. 2010. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset
Wirawan, I. B. 2012. Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial. Jakarta: Penerbit Kencana

Teori Pertukaran (Peter M. Blau)

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

George C. Homans dan Peter M. Blau memberikan sumbangan sosiologis yang paling terkenal pada teori pertukaran sosial. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Teori Homans cenderung ke arah reduksionisme psikologis yang menekankan penjelasan perilaku individu juga berarti penjelasan seluruh perilaku kelompok. Dengan kata lain, Homans mencoba menerangkan fenomena proses sosial yang berupa interaksi dan perilaku sosial yang merupakan bahasan mikro, yang sekaligus juga bisa menjelaskan tatanan sosial dalam masyarakat yang merupakan bahasan makro. Maka dari itu, teori pertukaran Homans disebut sebagai teori pertukaran deduktif. Di sini, Blau mengkritik reduksionisme Homans dan menegaskan bahwa orang tidak bisa melakukan generalisasi dari studi sosial mikro ke dunia sosial makro atau organisasi kompleks berskala besar. Blau juga menyadari bahwa reduksionisme dalam sosiologi akan menghambat para ahli sosiologi membahas fenomena yang penting seperti stratifikasi dan kekuasaan.
Sementara itu, Blau memusatkan perhatiannya pada proses pertukaran, yang dalam pandangannya mengarahkan banyak perilaku manusia dan menggarisbawahi hubungan-hubungan diantara individu dan juga diantara kelompok. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Blau adalah salah seorang tokoh kolektivis strukturalis. Dalam pandangannya, suatu kelompok atau asosiasi ada nilai dan norma yang tidak dapat direduksi. Dalam asosiasi juga terdapat kontrol sosial yang bersifat memaksa, dimana hal ini juga memiliki kaitan erat dengan kekuasaan.
Pada teori pertukaran, kontribusi utama Blau adalah meletakkan teori pertukaran berskala kecil dan berusaha menerapkannya kepada isu-isu berskala besar. Konsep perubahan sosial Blau terbatas pada tindakan-tindakan yang sementara, yang tergantung pada pada reaksi-reaksi dari orang lain yang memberi penghargaan. Menurut Blau, seorang individu yang tertarik untuk bergabung dalam suatu kelompok, asosiasi atau organisasi didorong oleh motivasi karena menginginkan berbagai jenis ganjaran sosial. Misalnya, seorang mahasiswa yang tertarik untuk bergabung dalam UKM Pers Mahasiswa karena ingin mendapatkan ilmu dan keterampilan dalam dunia jurnalistik. Dari ketertarikan individu inilah pada akhirnya akan terjadi suatu pertukaran antara individu dengan kelompok membentuk suatu struktur sosial. Namun, orang-orang yang tergabung di dalam asosiasi sosial ini tidak selalu dapat saling memberi penghargaan satu sama lain secara setara, ketika ada ketidaksetaraan di dalam pertukaran, suatu perbedaan kekuasaan akan muncul di dalam suatu asosiasi. Ketidakseteraan atau ketidakseimbangan dalam pertukaran inilah yang menjadi ide kunci dalam memahami timbulnya struktur kelompok dan sosial. Begitu pula halnya dengan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai macam individu dengan karakter dan kemampuan yang berbeda akan menimbulkan status yang berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan adanya alokasi kekuasaan akibat adanya pertukaran yang tidak seimbang. Seperti misalnya di dalam suatu kepengurusan UKM ada yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, bendahara serta jabatan-jabatan lainnya.
Blau mengakui tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang. Hubungan antar pribadi dapat bersifat timbal balik atau sepihak. Jika terjadi hubungan yang simetris di mana semua anggota menerima ganjaran sesuai dengan apa yang diberikannya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hubungan pertukaran. Dalam hal kaitannya dengan stratifikasi, pertukaran terjadi jika hubungan-hubungan itu menguntungkan bagi para anggota yang berkedudukan tinggi atau rendah. Suatu hubungan kekuasaan yang bersifat memaksa merupakan hubungan yang termasuk dalam pertukaran tidak seimbang yang dipertahankan melalui sanksi-sanksi negatif.
Diferensiasi Kekuasaan
Blau memberi batasan kekuasaan sesuai dengan pengertian Weberian, yaitu “kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk penghukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sanksi negatif.” Dengan demikian, kekuasaan hanya dilihat sebagai pengendalian melalui sanksi-sanksi negatif.
Blau menjelaskan dalam konsep diferensiasi kekuasaan ini terdapat hubungan-hubungan yang dinamakan ketergantungan kekuasaan. Dia mengutip skema Richard Emerson sebagai dasar untuk menganalisa ketimpangan kekuasaan yang terdapat di dalam dan di antara kelompok-kelompok. Individu yang membutuhkan pelayanan orang lain harus memberikan alternatif, antara lain: pertama, mereka dapat memberi pelayanan yang sangat ia butuhkan sehingga cukup untuk membuat orang tersebut memberikan jasanya sebagai imbalan, walau hanya apabila mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk itu; hal ini akan menjurus pada pertukaran timbal balik. Kedua, mereka dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan itu di mana-mana (dengan asumsi bahwa ada penyedia alternatif), yang menjurus pada pertukaran timbal balik, sekalipun dalam bentuk hubungan yang berbeda. Ketiga, mereka dapat memaksa seseorang menyediakan pelayanan (dengan asumsi orang tersebut mampu melakukannya), bilamana pemaksaan yang demikian terjadi maka mereka yang mampu memperoleh pelayanan tersebut menciptakan dominasi terhadap penyedia. Keempat, mereka dapat belajar menarik diri tanpa mengharap pelayanan atau menemukan beberapa pengganti pelayanan serupa itu.
Keempat alternatif tersebut menunjukkan kondisi-kondisi ketergantungan sosial dari mereka yang membutuhkan pelayanan tertentu. Bilamana orang-orang yang menginginkan pelayanan itu tidak mampu memenuhi salah satu dari alternatif tersebut (yang oleh karena itu menunjukkan kebebasan penyedia) maka mereka tidak mempunyai pilihan kecuali menuruti kehendak penyedia. Ketergantungan ini menempatkan penyedia pada posisi kekuasaan. Agar dapat mempertahankan posisinya penyedia ini harus tetap bersikap wajar terhadap keuntungan yang diperoleh atas pertukaran pelayanan itu dan harus merintangi penyedia lain dalam kegiatan pelayanan yang sama. Dengan demikian diferensiasi kekuasaan dilihat sebagai hasil dari barang-barang yang langka. Hasil dari perjuangan ini ialah suatu sistem stratifikasi atau penjenjangan atas dasar kekuasaan.
Walaupun kemampuan memaksa atau mendesak orang untuk mematuhi perintah dapat merupakan bentuk akhir dari kekuasaan, tetapi kekuasaan demikian penuh dengan berbagai masalah. Oleh karena penggunaan kekuasaan yang bersifat memaksa itu segera melahirkan perlawanan yang kadang-kadang bahkan sangat aktif, maka dalam suatu masyarakat, hasil dari pertentangan kekuasaan itu lebih baik tetap berada pada tingkat minimum. Agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, maka yang berada di bawah perlu mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sehari-hari, dengan pengarahan dari yang menduduki kekuasaan. Dengan demikian adalah bijaksana bagi yang berkuasa untuk sebanyak mungkin memperendah potensi penggunaan daya paksa tersebut.
Blau juga berpendapat bahwa hanya perintah-perintah kekuasaan sah yang akan dipatuhi. Istilah lain bagi kekuasaan yang sah itu ialah otoritas. Kelompok secara sukarela bersedia menerima kekuasaan atau otoritas yang sah, dengan demikian membuat wewenang tersebut sebagai pengikat anggota-anggota kelompok. Pejabat eksekutif pemerintah Amerika misalnya memiliki kekuasaan mengawasi gerak-gerik warga negara Amerika melalui CIA. Tetapi mereka tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam tindakan seperti itu. Pelaksanaan kekuasaan seperti ini dibenarkan oleh konstitusi dan dianggap sebagai kekuasaan atau wewenang yang sah.
Pelaksanaa kekuasaan seperti ini bukan berarti tanpa adanya kesulitan. Blau mengetengahkan apa yang disebutnya sebagai “dilema kepemimpinan”. Seseorang yang terpilih menjadi pemimpin terkadang mendapatkan kecaman atau rasa tidak senang dari orang lain yang berada di kalangan bawah, hal ini dinamakan biaya penerimaan sosial. Namun, apabila seseorang tersebut tidak terlalu memperhatikan penerimaan sosial, maka dia akan terjerumus dalam masalah kepemimpinan yang terlalu lunak yang beresiko dia akan diatur oleh kehendak para pengikutnya daripada pencapaian maksimal tujuan bersama. Seseorang yang ingin menjadi pemimpin cenderung mengatasi dilema ini dengan memobilisir kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk memperoleh penerimaan sosial dari para pengikutnya. Yang ideal adalah pelaksanaan kekuasaan yang tidak berlebihan, karena pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik.
Pada akhirnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Peter M. Blau telah mengerluarkan teori pertukaran sosial dari lapangan reduksionisme psikologis dan menempatkannya ke dalam lapangan sosiologis yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pembahasan pertukaran dan kekuasaan dalam organisasi-organisasi besar.

Daftar Pustaka
Poloma, Margaret M. 1999. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wirawan, I. B. 2012. Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial. Jakarta: Penerbit Kencana

Fungsionalisme ala Talcott Parson

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Karya Parsons mengenai fungsionalisme dipengaruhi oleh teori Weber tentang tindakan sosial, di mana menurut Weber studi mengenai tindakan sosial merupakan suatu usaha untuk mencari pengertian subjektif atau motivasi yang terkait pada tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial ini didasari oleh suatu sikap rasionalitas yang membentuk pilihan-pilihan tindakan dari masing-masing individu. Sementara itu, pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat sistem sosial yang menuntut individu untuk melakukan serangkaian tindakan tertentu. Sistem sosial adalah sejenis sistem khusus – sekelompok individu yang berinteraksi, masing-masing individu mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dalam sistem sosial tertentu, berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antara budaya yang satu dan budaya yang lain.
Di dalam sistem inilah terdapat struktur sosial yang menurut Parsons menimbulkan suatu tindakan “voluntristik” yaitu rangkaian kegiatan dalam sistem sosial yang dilakukan secara sukarela oleh seorang individu. Meskipun sejatinya, seorang individu itu adalah makhluk manusia yang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ia kehendaki, namun saat ia menyadari posisinya sebagai bagian dari sistem sosial, mau tak mau ia mengikuti aturan yang berlaku yang mungkin saja hal itu berlawanan dengan ideologi yang dianutnya atau tidak sesuai dengan keinginannya. Saya ambil contoh seorang mahasiswa yang sangat senang memakai kaos oblong, namun aturan di kampus mewajibkannya mengenakan kemeja atau kaos berkerah saat mengikuti perkuliahan. Mahasiswa ini menyadari posisinya sebagai bagian dari sistem sosial yaitu kampus dan demi menyiptakan keseimbangan dan keteraturan sosial, ia mengenakan kemeja saat mengikuti perkuliahan.
Selain itu Talcott Parsons juga terinspirasi dari karya Emile Durkheim mengenai fakta sosial. Fakta sosial menurut Durkheim adalah bagaikan kekuatan-kekuatan yang memaksa, menentukan, dan mengontrol pikiran, kemauan dan perilaku individu-individu. Jika pada mulanya Parsons beranggapan bahwa satu-satunya realitas dalam kehidupan sosial adalah perilaku sosial individu, yang mempunyai motivasi dan memberi arti tertentu kepada kelakuannya, pada akhirnya hal itu ia tinggalkan. Konsep tentang perilaku sosial itu kemudian digantikan dengan konsep relasional, seperti yang telah saya sebutkan di atas yakni sistem sosial.
Di dalam konsep sistem sosial ini, individu ditinjau dari segi struktur-struktur sosial yang secara tidak langsung membentuk identitas dan kepribadiannya, serta serangkaian hal yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok dari dirinya. Struktur sosial menentukan peranan-peranan dan pola-pola perilaku yang tetap, yang oleh masyarakat diharapkan oleh tiap individu. Seperti misalnya, masyarakat mengharapkan seorang pemuda yang belajar di perguruan tinggi melaksanakan peranannya sebagai seorang mahasiswa, atau masyarakat yang mengharapkan seorang dokter melaksanakan peranannya sebagai tenaga medis yang membantu menyembuhkan orang yang sakit. Ketunggalan individu melenyap di balik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Jadi, seorang dokter yang tengah bertugas di rumah sakit tak lagi dapat menunjukkan sifat aslinya yang notabene seorang yang humoris di depan pasien yang sedang dirawatnya. Pelembagaan peran oleh masyarakat ini dilakukan demi terintegrasinya individu ke dalam sistem sosial.
Istilah peranan tersebut diatas merupakan konsep relasional. Ibaratnya ada seorang Ego dan Alter, yaitu dua atau lebih pemain atau pelaku, yang sedang terlibat dalam interaksi. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan suatu skrip yang telah disampaikan (peranan yang diharapkan dari masyarakat) atau mereka juga dapat menyimpang dan menyeleweng. Namun mereka diharapkan agar dapat memainkan perannya dengan baik, supaya tercipta kehidupan bersama yang tertib dan teratur. Tiap orang diandaikan tahu tentang apa yang diharapkan dari dia.

Pengharapan-pengharapan dari masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga mereka saling melengkapi sampai batas tertentu. Apa yang telah ditetapkan sebagai haknya Ego, diakui oleh Alter sebagai kewajibannya, dan apa yang telah ditetapkan sebagai haknya Alter, diakui oleh Ego sebagai keewajibannya. Misalnya, mahasiswa menuntut haknya atas materi kuliah sedangkan dosen menganggap itu sebagai kewajibannya terhadap mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, dosen menuntut haknya atas pengumpulan tugas oleh mahasiswa, sebaliknya mahasiswa menganggap itu sebagai kewajibannya. Dengan demikian, peranan-peranan sosial merupakan mekanisme utama dalam mengintegrasikan masyarakat.
Agar sistem sosial dapat fungsional maka diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat, kelompok, atau organisasi. Syarat tersebut bersifat memaksa, artinya setiap sistem harus menghadapi dan harus berhasil menyelesaikan masalah-masalah antara lain: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola yang tersembunyi (AGIL).
Dengan adaptasi, dimaksudkan bahwa para anggota mempunyai atau menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan mereka supaya dapat hidup dan bergerak. Hanya dengan adanya sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas suatu sistem dapat kurang lebih menguasai lingkungannya.
Prasyarat kedua yakni pencapaian tujuan, artinya suatu sistem harus memiliki tujuan yang ingin dicapai serta anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan itu. Suatu sistem harus senantiasa mampu menarik dan mengerahkan orang baru untuk menggantikan yang lama. Juga harus ada mekanisme-mekanisme kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan penempatan tenaga. Di samping itu, suatu sistem sosial juga harus memiliki kewaspadaan, kepekaan, keterbukaan, dan kebijaksanaan berkenaan dengan kebutuhan sistem di satu pihak dan perubahan zaman dan kondisi-kondisi lingkungan di lain pihak. Dengan begini, sistem tersebut tidak akan mengalami ketinggalan zaman.
Syarat ketiga adalah integrasi. Di mana integrasi ini berarti bahwa setiap anggota sistem dilibatkan dan dikoordinir dalam keseluruhan sistem sesuai dengan posisi dan peranan mereka masing-masing. Penyelewangan harus dihilangkan atau ditekan, dan perpecahan harus dicegah. Dalam kehidupan bernegara, pewujudan integrasi ini diusahakan melalui undang-undang.
Syarat yang terakhir yaitu latensi atau pemeliharaan pola. Parsons mengungkapkan bahwa pemeliharaan pola atau menjaga keutuhan sistem merupakan keharusan fungsional yang utama. Dalam setiap sistem sosial harus ada proses-proses dan mekanismue-mekanisme yang menghasilkan dan melestarikan dedikasi dan penyerahan para anggotanya. Proses ini bisa juga disebut proses pelestarian suatu budaya, nilai, atau ideologi yang dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu sistem. Misalnya, dalam suatu keluarga besar ada tradisi untuk nyekar atau ziarah ke makam leluhur. Karena tradisi tersebut dianggap penting maka keberlangsungannya disosialisasikan kepada anggota keluarga yang lebih muda dengan mengajak mereka turut serta berziarah secara rutin demi menginternalkan kebiasaan ziarah tersebut.
Pada akhirnya, teori Parsons yang mendasar adalah mengenai action (perilaku) yang sangat bertentangan dengan konsep behavior. Parsons menilai kata behavior hanya mengartikan suatu gerak fisik saja, yang dapat ditinjau, tetapi kata perilaku atau tindakan pertama-tama mengandaikan adanya seorang aktor yang aktif dan kreatif, yang mempertimbangkan perbuatannya.

Daftar Pustaka
Demartoto, Argyo. 2007. Mosaik dalam Sosiologi. Surakarta: UNS Press.
Poloma, Margaret M. 1999. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Veeger, K.J. 1990. Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Maraknya Kampanye Hitam Menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Latar Belakang

            Tahun 2014 merupakan tahun yang amat penting bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Gelaran pesta demokrasi dilaksanakan demi meregenerasi kedudukan di dalam DPR, DPD, DPRD Tingkat I maupun Tingkat II, dan bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh kandidat dan aktivis partai politik berbondong-bondong membujuk rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya dengan tujuan agar para calon pejabat ini memperoleh kedudukan yang diimpikannya. Pemilihan umum legislatif telah berlalu, menyisakan pro dan kontra yang kini telah sedikit dilupakan karena sebuah fenomena baru yang sedang hangat diperbincangkan publik, yakni kampanye hitam. Apabila kita menilik ke berbagai media massa, misal televisi dan koran, kita bisa melihat bahwa kedua calon pemimpin negeri ini telah memulai kampanye mereka. Berbagai iklan berisi janji-janji sang capres berseliweran di layar kaca, pamflet-pamflet sering kita temukan di pinggir jalan, para relawan pendukung calon tertentu mulai terbentuk dan mendirikan posko pemenangan di daerah masing-masing, dan rakyat umum mulai mendiskusikan pasangan mana yang kira-kira tepat untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.

Di tengah suasana semangatnya demokrasi Indonesia, muncul suatu fenomena yang sebenarnya biasa namun entah mengapa di tahun ini semakin menjadi tak terkontrol, malah telah melewati batas. Kampanye hitam atau black campaign, memang tanpa kita sadari atau tidak selalu hadir menjelang pemilihan umum. Kehadirannya yang mungkin bagi sebagian pihak dianggap sangat mengganggu, toh telah menjadi sebuah kesatuan di ranah politik menjelang pemilihan umum. Saling lempar argumen tanpa didasari fakta yang valid, dengan tujuan untuk menjatuhkan pihak lawan, merupakan hal sangat biasa dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang politik, dibuat bingung oleh isu-isu negatif yang diterimanya mengenai calon tertentu.

Apa yang membuat kampanye hitam menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014 ini luar biasa adalah, telah terseretnya isu-isu tentang SARA yang menimpa calon presiden tertentu. Bahkan menurut sebuah media berita online yang saya baca, isu mengenai agama menjadi andalan dalam kampanye hitam kali ini. Sebut saja kasus mengenai Capres Joko Widodo yang dituduh merupukan keturunan Tionghoa dan bahwa huruf H di depan namanya merupakan singkatan dari Herbertus. Tentu saja argumen ini sangat menyesatkan apabila jika  didengar oleh mereka yang telah sangat mengenal pribadi Jokowi, yang nyatanya beragama Islam dan bahwa beliau asli orang Jawa.

Sely Fitriani, seorang aktivis perempuan Lampung mengungkapkan bahwa kampanye hitam yang membawa unsur SARA ini sangat menyesatkan, selain itu ia menjelaskan bahwa menyebarluaskan isu tersebut semakin menghilangkan kesadaran kebhinekaan dan dasar negara Pancasila. Sementara itu, akademisi Universitas Lampung Dr. Dedi Hermawan mengemukakan meskipun kampanye hitam ini tidak beretika, namun hal ini masih laku dan dianggap ampuh untuk menjatuhkan pasangan lain.

Kehadiran kampanye hitam menjelang pemilihan umum memang merupakan hal yang biasa, meskipun itu berlawanan dengan hakikat dan etika demokrasi. Hal ini pun sama sekali tak bisa dihindarkan dengan diberikannya larangan pengadaan kampanye hitam, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat luas.

 

Rumusan Masalah

  1. Apa yang dimaksud dengan kampanye hitam?
  2. Apa fungsi kampanye hitam?
  3. Apa saja kasus kampanye hitam yang terjadi menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014?

 

Landasan Teori

            Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua perspektif atau pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua perspektif tersebut adalah perspektif konflik (pendekatan struktural konflik) dan perspektif konsensus (pendekatan struktural-fungsional). Dalam pembahasan makalah ini, dimana saya mengangkat tema mengenai kampanye hitam, saya menggunakan pendekatan konflik. Pendekatan ini menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam setiap masyarakat.[1] Seperti kita ketahui bahwa kampanye hitam, sedikit banyak menyebabkan terjadinya konflik antar pendukung capres bahkan diantara capres itu sendiri. Perspektif konflik sendiri dilandasi pada sebuah asumsi utama, yakni:

  1. Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal (orang yang memiliki kekuasaan di bidang ekonomi) atau negara (penguasa).
  2. Masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Karena itu, masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Berdasarkan kedua asumsi utama diatas dapat kita simpulkan bahwa adanya konflik terutama dalam ranah politik menjelang pemilihan presiden, terjadi karena adanya kekuatan dominan yakni penguasa (dalam hal ini penguasa politik yang berambisi mendapatkan kekuasaan) serta adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda (memenangkan pemilu dan menjatuhkan pasangan lain) yang saling bertentangan. Diantara kedua golongan ini, yakni golongan yang ingin memenangkan pemilu dengan cara legal serta sportif, dan golongan yang ingin memenangkan pemilu dengan cara menjatuhkan pihak lawan (melakukan kampanye hitam), terjadi konflik karena diantara mereka tidak terjadi kesepakatan (konsensus).

Sementara itu, teori konflik menurut Dahrendrof adalah:

  1. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana
  2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik sosial ada di mana-mana
  3. Setiap elemen pada setiap masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan
  4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain

Bila perspektif konsensus menekankan adanya kesepakatan bersama, serta berasumsi bahwa masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, maka perspektif konflik menekankan adanya dominasi dari penguasa yang berpotensi menimbulkan perubahan sosial dan perpecahan.

Tokoh sosiologi lain, yakni Max Weber bahkan menempatkan konflik dalam posisi sentral dalam masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Konflik tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia karena konflik itu sendiri mendasari integrasi maupun perubahan sosial. Hal ini terlihat jelas dalam masalah politik dan ekonomi. Max Weber juga melihat masyarakat sebagai kenyataan yang sangat kompleks, dimana dalam suatu waktu muncul kekompakan sosial dalam masyarakat itu lalu muncul konflik yang merusak kekompakan itu, dari konflik yang terjadi timbullah perubahan sosial.

Lewis A. Coser mempunyai gambaran tersendiri mengenai konflik: konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Malah Coser juga menyatakan bahwa konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memcah belah ataupun merusak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Weber maupun Coser ingin menegaskan bahwa konflik adalah suatu realitas sosial yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Konflik merupakan hasil dari interaksi pelbagai faktor kehidupan sosial manusia.

 

Pembahasan

A.                Pengertian Kampanye Hitam

Kampanye politik merupakan sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan kampanye biasanya terdiri dari penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih, serta beberapa poin yang berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Sebagian besar strategis kampanye adalah untuk menjatuhkan pihak lawan yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial.

Sementara itu, kampanye hitam sendiri berarti suatu penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. Komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi kepada para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.

Mungkin ada beberapa pihak yang tidak bisa membedakan antara kampanye negatif dan kampanye hitam. Mengingat materinya yang hampir sama, yakni mengungkap sisi negatif kandidat. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjutak membeberkan perbedaan diantara keduanya. Menurut Nelson, kampanye bisa disebut sebagai kampanye hitam jika materi kampanye tidak sesuai dengan kenyataan atau mengada-ada. Isi kampanye cenderung mengandung fitnah dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara, kampanye negatif adalah kampanye yang materinya nyata adanya atau pernah terjadinya. Namun, kenyataan tersebut biasanya berkaitan dengan hal-hal negatif menyangkut pasangan calon. Sehingga merusak citra pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi objek kampanye.

B.                 Fungsi Kampanye Hitam

Meskipun kampanye hitam dinilai sangat merugikan, namun ternyata metode ini memiliki sisi positifnya. Seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengungkapkan bahwa kampanye hitam ini bisa dijadikan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang latar belakang dari para capres sehingga mereka bisa menentukan pasangan capres dan cawapres mana yang kelak harus mereka pilih. Keberadaan kampanye hitam sendiri sebenarnya sangat wajar dalam demokrasi, asalkan apa yang diungkap berdasarkan fakta yang sesungguhnya bukan kebohongan. Dia pun menganggap wajar saat isu mengenai pelanggaran HAM atau kasus penculikan aktivis dibicarakan. Di sisi lain, adanya pemberitaan mengenai salah satu kandidat capres yang bertemu sangat intens dengan para konglomerat asing dan duta besar asing juga menjadi hal yang normal.

Selain itu, kampanye hitam juga bisa menjadi ajang pengujian mental para capres dan cawapres. Tantangan bagi pemimpin bangsa besar seperti Indonesia, jelas dia, sungguh dahsyat. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, menjelaskan bahwa tekanan politik dan ancaman negara-negara besar yang ingin mencuri kekayaan alam Indonesia sangat nyata. Jadi, jika baru menghadapi kampanye hitam sudah ribut, apalagi menghadapi tantangan seperti ini. Demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kampanye hitam diharapkan para calon pemimpin memiliki kesiapan mental dalam memimpin bangsa dengan beragam problematika yang tidak sederhana dengan bijaksana.

 

C.                Beberapa Kasus Kampanye Hitam yang menimpa Capres menjelang Pilpres 9 Juli 2014

Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK telah dipastikan akan maju ke pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. Berbagai bentuk kampanye telah dilakukan kedua pasangan calon pemimpin Indonesia ini. Baik itu melalui media cetak, media audio-visual, ataupun melalui selebaran dan poster maupun baliho. Sekelompok masyarakat membentuk aliansi mendukung jagoan masing-masing. Ditengah hiruk pikuk persiapan pesta demokrasi yang kedua, tersebar pula serangkain isu mengenai masing-masing capres melalui pesan singkat telepon seluler, video, bahkan selebaran yang isinya kampanye hitam terhadap salah satu pasangan capres dan cawapres. Berikut beberapa contoh kampanye hitam yang menimpa kedua capres:

 

 

Kampanye Hitam terhadap Prabowo dan Jokowi
Prabowo Jokowi
Kepemilikan kewarganegaraan ganda, RI dan Yordania Keturunan Tionghoa dan beragama Kristen dengan nama Herbertus Joko Widodo (Oey Hong Liong)
Ingin membunuh Joko Widodo Dikabarakan meninggal dunia
Melakukan pemukulan di KPU Ada surat panggilan palsu dari Kejaksaan Agung soal kasus Transjakarta
Kekayaan Prabowo didapat dari korupsi Jokowi akan menghentikan tunjangan sertifikasi guru

 

Kita bisa melihat pada tabel diatas bahwa ‘tuduhan-tuduhan’ tersebut hanya diutarakan begitu saja tanpa adanya bukti nyata. Hal ini dilakukan tak lain demi tujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Menyikapi maraknya kampanye hitam menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau agar tindakan saling serang tersebut dihentikan karena hal itu sama sekali tidak efektif. Beliau menyarankan agar tim sukses mampu menyosialisasikan program jagonya. Bukan sebaliknya, menyebar fitnah dan kebencian terhadap kandidat lawannya.

 

Penutup

            Maraknya kampanye hitam menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014 sudah tak dapat dihindari lagi. Bahkan kehadirannya dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, dengan batasan bahwa apa yang diungkapkan masih berdasarkan fakta yang ada. Kampanye hitam sendiri pun dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat, karena mereka dapat mempelajari latar belakang serta track record para capres, yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memilih mereka.

Namun, tetap saja kalau bisa jenis kampanye yang satu dihindari. Karena bagaimanapun juga, kampanye hitam tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan materi dari kampanye hitam mayoritas mengandung SARA yang berpotensi menyebabkan konflik antar agama, ras, maupun golongan tertentu. Tentu hal ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Daftar Pustaka

Al ayyubi, Sholahuddin dan Tegar Arief Fadly. 2014. Kampanye Hitam Saatnya Ditinggalkan. SOLOPOS, 30 Mei 2014.

Antara. Isu Agama Jadi Andalan Kampanye Hitam. 27 Mei 2014. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/25/n640ad-isu-agama-jadi-andalan-kampanye-hitam

Bahri, Saiful. Kampanye Hitam Wajar, Tapi Tak Mendidik. 27 Mei 2014. http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/27/n67vw4-kampanye-hitam-wajar-tapi-tak-mendidik

Damhuri, Elba. Kampanye Hitam Untuk Uji Mental Capres. 27 Mei 2014. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/27/n67ym3-kampanye-hitam-untuk-uji-mental-capres

Demartoto, Argyo. 2007. Mosaik dalam Sosiologi. Surakarta: UNS Press.

Gatara, Sahid A.A dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika                    Perkembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia.

Gosta, Demis Rizky. 2014. SBY Bantah Undang Prabowo-Hatta. SOLOPOS, 30 Mei 2014.

Samego, Indria. Kampanye Hitam Dapat Cerdaskan Warga. 27 Mei 2014. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/15/n5m0lv-kampanye-hitam-dapat-cerdaskan-warga

Sasmita, Ira. Ini Beda Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Versi Bawaslu. 27 Mei 2014. http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/05/27/n681wa-ini-beda-kampanye-hitam-dan-kampanye-negatif-versi-bawaslu

Usman, Sunyoto. 2012. Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wikipedia. Kampanye Politik. 27 Mei 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik


[1] A.A. Sahid Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian (Bandung: Pustaka Setia), hlm 181

Individu dan Masyarakat sebagai Studi

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Pada dasarnya, individu mendahului lahirnya masyarakat. Para penganut teori mekanis mengibaratkan individu sebagai atom yang telah lengkap pada dirinya dan memiliki kemauan sendiri untuk menggabungkan diri dengan atom lainnya. Kumpulan individu-individu ini akhirnya membentuk masyarakat. Masyarakat tidak dilihat sebagai kesatuan organis, melainkan sebagai kejamakan yang terdiri dari banyak individu.[1] Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa individu tanpa masyarakat ia masih dapat hidup, namun jika masyarakat tanpa individu maka masyarakat itu tidak lagi ada. Sementara itu, J.J Rousseau mendifinisikan masyarakat sebagai “kontrak sosial yang diadakan antara pihak-pihak otonom. Dengan kata lain, tidak ada kaitan sosial batiniah yang dari dalam diri manusia mempersatukan mereka menjadi masyarakat.”[2]

Tokoh sosiologi lain memiliki definisi sendiri tentang masyarakat. Selo Soemardjan mendefinisikan sosiologi sebagai “orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.”[3] Meskipun para tokoh sosiologi memiliki pemikiran yang berbeda namun dapat disimpulkan bahwa setidaknya masyarakat memiliki empat ciri utama, yakni: hidup bersama, bercampur dalam waktu yang cukup lama, kesadaran sebagai suatu kesatuan, dan memiliki sistim hidup bersama.

Individu, dalam artian manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Kalaupun ia dapat melakukan segala sesuatunya sendirian, pasti ada satu waktu dimana ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena dengan adanya kehadiran orang lain, seorang individu akan merasa lebih hidup, dan ia juga akan merasa lebih berarti jika ada orang lain yang hidup di sekelilingnya. Di saat seorang individu memutuskan untuk melakukan interaksi dengan orang lain, ia akan hidup bersama juga dengan orang lain itu. Seperti misalnya jika ada seorang bujang yang menikahi kekasihnya, lewat suatu tradisi perkawinan ia menjadi satu dengan istrinya dan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Keluarga ini ibaratnya masyarakat, karena terdiri dari minimal dua orang dan terdapat jalinan interaksi diantara mereka serta rasa saling memiliki sebagai suatu kesatuan. Karena telah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, suatu keluarga akan menciptkan suatu peraturan khas yang hanya dimiliki keluarga itu. Ini dinamakan sebagai kebudayaan. Contohnya, keluarga saya memiliki budaya khas dimana kami akan meminum teh setiap pagi setelah bangun tidur dan pada pukul tiga sore. Sistem budaya ini dapat terjadi karena telah terjalin interaksi diantara anggota masyarakat dalam waktu lama dan mereka telah mencapai suatu kesepakatan akan sesuatu hal yang mereka anggap baik, serta adanya suatu sistem hidup bersama diantara mereka.

 

Referensi

Soekanto, Soerjono, 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Veeger, K.J. 1985. Realitas Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama


[1] K.J. Veeger, Realitas Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 66

[2] Id. at 66-67

[3] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 23

Gereja Masjid. Potret kerukunan antar umat beragama.

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

10154941_300436963439284_3568883714373723133_n

 

Foto di atas merupakan sebuah potret betapa indahnya perbedaan yang ada di Indonesia, di mana tempat ibadah dari dua agama saling berdampingan bahkan satu tembok dan satu halaman. Fenomena ini dapat ditemukan di Jalan Gatot Subroto No 222 Solo tempat di mana GKJ Joyodiningratan dan Masjid Al-Hikmah berbagi alamat bersama, dan menjadi saksi kerukunan antar umat beragama. GKJ Joyodiningratan berdiri pada tahun 1939 sedangkan Masjid Al-Hikmah yang semula hanya berupa mushola baru dibangun pada tahun 1947, sejak awal mula berdirinya Gereja Masjid (sebutan bagi kedua bangunan ini) ini tak pernah sekalipun terjadi konflik, masing-masing jemaah kedua bangunan ini melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk tanpa saling mengganggu satu sama lainnya.

Tidak ada sekat tembok yang kokoh, atau batas pagar halaman yang tinggi. Satu-satunya penanda atau pemisah bangunan tersebut hanyalah sebuah tugu lilin tua yang merupakan simbol perdamaian antar umat beragama. Toleransi di antara jemaah juga sangat kental. Apabila hari raya Idul Fitri bertepatan di hari Minggu, maka pihak gereja akan meniadakan jadwal kebaktian pagi agar para jemaah masjid dapat melaksanakan Shalat Ied dengah khidmat, bahkan pihak gereja juga mempersilahkan jemaah masjid untuk mempergunakan halaman gereja sebagai tempat shalat. Begitu juga halnya jika umat Kristen merayakan hari besarnya, jemaah masjid beserta warga sekitar akan membantu dalam menjaga keamanan dan menata parkir kendaraan di depan gereja.

1907981_301101196706194_7739945943117720578_n

 

Karena harmonisasi yang baik ini, tak jarang dua rumah ibadah ini menjadi rujukan pemuka agama seluruh dunia. Ada yang datang dari Singapura, Malaysia, Belanda, Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, Filipina, Jepang, dan Vietnam.

Kesimpulan

Beragamnya agama di Indonesia tak jarang menyebabkan konflik horizontal baik antar agama atau di antara para pemeluk agama tertentu yang berbeda keyakinan/aliran, hal ini disebabkan adanya suatu pemahaman dari beberapa kelompok yang menganggap bahwa agama merekalah yang paling baik dan keberadaan agama lain dinilai sebagai penghambat yang harus disingkirkan atau dibatasi ruang geraknya. Namun, Gereja Masjid di Solo membuktikan bahwa perbedaan yang ada jika disikapi dengan rasa saling menghormati dan toleransi yang tinggi akan menimbulkan sebuah harmonisasi yang baik sehingga masyarakat bisa hidup tentram dan tenang tanpa adanya gangguan konflik yang berlandaskan agama.

Interaksionisme Simbolik

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

Nama: Yuniar Christy Aryani

NIM: D0313087

Jurusan: Sosiologi

 

Untuk mempelajari interaksi sosial ada banyak pendekatan yang dapat digunakan. Di sini saya akan membahas interaksi sosial menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik yang bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Di dalam melakukan interaksi dengan orang lain, seringkali kita menggunakan simbol-simbol tertentu agar si lawan bicara dapat memahami apa maksud kita. Leslie White (1968) mengemukakan pengertian simbol sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut White makna atau nilai tersebut tidak berasal dari atau ditentukan oleh sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat di dalam bentuk fisiknya. Makna hanya dapat ditangkap secara simbolis. Misalnya, warna merah dapat berarti berani, bisa juga berarti kaum komunis (kaum merah), warna merah di lampu lalu lintas berarti berhenti, dan bisa juga warna merah berarti tempat pelacuran. Makna dari warna merah ini tidak bisa ditangkap melalui pancaindera karena makna tersebut tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat yang secara intrinsik terdapat pada warna itu.

Herbert Blummer mengemukakan bahwa ada tiga pokok pikir interaksionisme simbolik, yang pertama bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipunyai sesuatu tersebut. Contohnya, tindakan masyarakat Jakarta yang mengartikan bendera warna kuning berarti ada warga yang meninggal berbeda dengan masyarakat Solo. Bagi masyarakat Solo, bendera warna kuning mungkin tak berarti apa-apa karena adanya perbedaan pemahaman makna.

 Kedua, makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. Makna bendera warna kuning yang berarti ada warga yang meninggal diberikan karena adanya proses interaksi sosial di antara masyarakat Jakarta. Bendera kematian yang telah disepakati dengan warna kuning ini juga memiliki sejarahnya sendiri. Pada jaman pendudukan Belanda, banyak warga yang terserang penyakit yang berujung pada kematian. Agar tidak menular ke orang lain akhirnya pemerintah Belanda mengarantina orang yang terkena penyakit itu dan memberikan tanda berupa bendera warna kuning. Lambat laun masyarakat menyepakati bendera kuning sebagai simbol kematian dan berkabung sampai sekarang hingga menjadi tradisi khusus di Jakarta. Sedangkan di daerah lain mereka memiliki simbol sendiri, seperti di Solo yang menggunakan bendera merah sebagai penanda jikaada orang yang meninggal. Di Jogja dengan bendera putih dan Sumatera Barat menggunakan bendera hitam.

 Ketiga, makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran, yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Blumer menekankan bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima oleh seseorang melainkan ditafsirkan terlebih dahulu.

Dalam interaksi ada suatu aturan mengenai ruang, waktu, dan gerak atau sikap tubuh. Hall dalam bukunya The Hidden Dimension (1982) mengemukakan ada empat macam jarak dalam kaitannya dengan aturan ruang dalam melakukan interaksi, yaitu jarak intim (0-45 cm), jarak pribadi (45 cm – 1,22 m), jarak sosial (1,22 m – 3,66 m), dan jarak publik (diatas 3,66 m). Dalam pembahasan mengenai aturan waktu Hall dalam bukunya The Silent Language mengemukakan bahwa dalam masyarakat berbeda dijumpai penggunaan waktu secara berbeda karena adanya persepsi yang berbeda waktu. Pada jarak intim, keterlibatan dengan tubuh orang lain disertai keterlibatan intensif dari pancaindera, misalnya antara orang yang sedang bercinta ataupun terlibat dalam olahraga jarak dekat seperti gulat. Interaksi pada jarak pribadi cenderung dijumpai di antara orang yang hubungannya dekat, misalnya suami-istri. Pada jarak sosial, orang yang berinteraksi dapat berbicara secara normal dan tidak saling menyentuh, misalnya orang yang berinteraksi dalam pertemuan santai. Jarak publik ditemukan dalam interaksi antara politikus yang berkampanye di hadapan massa pendukungnya.

Seringkali kita diperhadapkan dalam suatu keadaan di mana kita bertemu dengan orang asing dan sulit untuk melakukan interaksi karena kita tidak mengetahui latar belakang orang tersebut. Karp dan Yoels (1979) mengemukakan bahwa dalam melakukan interaksi dengan orang asing kita terlebih dulu harus mencari informasi tentang orang tersebut. Informasi itu dapat berupa warna kulit, usia, jenis kelamin, penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, serta wacana (apa yang diucapkan orang tersebut).

 

Referensi: Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

[SHI] Pentingnya Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah

BAB I

PENDAHULUAN

            Definisi mengenai hukum sulit untuk diberikan karena hukum itu memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Kita dapat mengetahui apa itu hukum jika kita telah melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan polisi, jaksa, dan hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara. Meskipun hukum tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Perhubungan itu bermacam-macam bentuknya, seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman (domisili), pekerjaan, perjanjian dalam perdagangan, dan lain-lain. Semua perhubungan yang beraneka ragam itu dinamakan perhubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut Hukum itu. Dan karena lapangan hukum itu luas sekali, menyebabkan hukum itu tidak dapat diadakan suatu definisi singkat yang meliputi segala-galanya.

Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut: “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.” Selain Utrecht ada juga beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi hukum. Diantaranya yakni S.M. Amin S.H. yang mengungkapkan hukum adalah “Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”

M.H. Tirtaatmidjaja SH dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perniagaan” menegaskan bahwa “Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian—jika melanggar aturan-aturan itu—akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Dari beberapa definsi mengenai hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum memiliki unsur-unsur, antara lain:

  1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
  3. Peraturan itu bersifat memaksa
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Beragamnya hubungan di dalam pergaulan masyarakat seringkali dapat menimbulkan perbedaan pendapat bahkan konflik. Hubungan-hubungan itu didasari atas perbedaan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Untuk menjamin adanya ketertiban di dalam masyarakat diperlukan suatu alat atau aturan yang nantinya dapat dipatuhi masyarakat. Aturan tersebut hendaknya bersifat mengatur dan memaksa dan bagi para pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas. Aturan tersebut yang kemudian kita kenal sebagai hukum.

Pengertian hukum sendiri menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto SH adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakah, yaitu dengan hukuman tertentu.”

Dari definisi mengenai hukum tersebut di atas, jelas bahwa keberadaan hukum sangatlah penting demi terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, terutama di negara Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku dan ras. Lalu apa sebenarnya tujuan dibentuknya hukum? Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.[1]

Hukum sendiri memiliki ciri-ciri, yakni: (a) adanya perintah atau larangan; dan (b) perintah atau larangan itu harus patuh ditaati semua orang. Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, barangsiapa dengan sengaja melanggar hukum tersebut akan dikenai sanksi yang berupa hukuman. Ada beberapa macam hukuman menurut pasal 10 KUHP, yaitu antara lain:

  1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari:
    1. Hukuman mati
    2. Hukuman penjara:

–          Seumur hidup

–          Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun)

  1. Hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun
  2. Hukum denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
  3. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari:
    1. Pencabutan hak-hak tertentu
    2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu
    3. Pengumuman keputusan hakim

Dengan tujuan hukum yakni untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat serta untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka hendaknya setiap warga masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati setiap peraturan yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam kenyataannya masih ada saja warga yang awam hukum menganggap angin lalu peraturan-peraturan tersebut dan melanggarnya dengan alibi bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar. Maka supaya peraturan itu dapat benar-benar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, peraturan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

Hukum memenuhi keadilan yang memiliki sanksi tegas dapat kita lihat pada kasus yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini yakni pembunuhan atas Ade Sara Angelina. Meski mungkin pelaku pembunuhan dapat dikategorikan sebagai kasus di bawah umur namun mereka dikenakan pasal 340 dan 338 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup penjara.


[1] Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm 39

 

BAB III

PENUTUP

            Hukum dibentuk dengan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu keberadaan hukum juga penting untuk menjaga ketertiban pergaulan hidup dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang sangat beragam akan berbahaya jika tidak ada peraturan yang mengatur tata pergaulan mereka. Masyarakat akan bertindak seenaknya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Agar hukum itu dapat ditaati maka harus diberikan unsur paksaan dan adanya sanksi yang tegas, sehingga para pelanggar mendapatkan efek jera. Dengan demikian, ketertiban dalam masyarakat dapat tetap terjaga.

 

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka

http://suara.com/news/2014/03/08/011310/pembunuh-ade-sara-terancam-habiskan-sisa-umur-dalam-bui/

 

[Asas-asas Sosiologi] Pandangan Interaksionis Menurut Para Ahli

Posted by: Yuniar Christy  |  Category: Tugas kuliah, Uncategorized

Oleh: Yuniar Christy Aryani (D0313087)

Pandangan interaksionis menyoroti kehidupan masyarakat secara seimbang. K.J. Veeger dalam bukunya Realitas Sosial mengemukakan tiga hal mengenai permasalahan ini, antara lain:

  1. Pandangan masyarakat yang seimbang akan menentang tuntutan baik dari organisisme maupun mekanisisme, bahwa kehidupan sosial adalah perilaku yang lepas dari kemauan bebas dan tanggungjawab anggotanya.
  2. Pandangan masyarakat yang seimbang akan menentang kepercayaan organisisme, bahwa hanya masyarakatlah sungguh berarti.
  3. Pandangan masyarakat yang seimbang tidak akan dapat menerima kepercayaan mekanisisme, bahwa hanya individulah sungguh berarti dan masyarakat tidak lebih dari relasi-relasi yang dari luar ditambahkan kepada individu.

George Simmel berpendapat bahwa manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Seorang individu, meskipun ia memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan hidup sendiri atau bersama dengan orang lain, ia tetap tak bisa melepaskan fakta bahwa sebenarnya ia tak bisa hidup tanpa orang lain. Hakikatnya sebagai makhluk sosial tanpa sadar mendorongnya untuk meminta bantuan atau berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. “Kebutuhan akan komunikasi membuat dia menghubungi orang lain untuk mencari dan pada akhirnya menyepakati salah satu sistem simbol-simbol, yang disebut bahasa atau hal yang serupa.”[1] Saya mengambil contoh seseorang yang kelaparan di tengah malam. Untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan ia akan menelepon penyedia jasa pesan antar makanan untuk mengantarkan makanan ke rumahnya. Di sini ia menggunakan sarana komunikasi yakni telepon. Dengan demikian, telah terjadi interaksi antara individu tersebut dengan sang penjual makanan dan bahwa kebutuhannya akan makanan dapat dipenuhi. Simmel sendiri tidak menggunakan istilah “masyarakat”, yang bernada terlalu statis dan realistis, tetapi memakai istilah “Vergesellschaftung” yang artinya hidup bermasyarakat. Orang-orang bisa disebut Vergesellschaftung bila mereka saling mempengaruhi. Simmel juga mengemukakan bahwa Sosiologi mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial, sebagai contohnya antara lain: superordinasi, subordinasi, kerukunan, persaingan, perwakilan, kepartaian, relasi defensive, persahabatan, iri hati, dengki, ramah tamah, dan relasi yang bersifat memikat.

Thorstein Veblen berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat naluri yang mempengaruhi kelakuannya, tetapi tidak menentukan kelakuan itu. Ia membedakan empat naluri yang berpengaruh atas kelakuan orang, yaitu:

  1. Kecenderungan untuk tahu (idle curiosity)
  2. Kecenderungan untuk menjadi produktif, yaitu menghasilkan sesuatu (naluri kerja, instinct of workmanship)
  3. Kecenderungan untuk membajak (predatory instinct, yang mendorong orang untuk menikmati barang tanpa bekerja)
  4. Kecenderungan untuk bersikap baik terhadap kaum kerabat dan sesame

Sebenarnya masih banyak